Kepala Dinas

Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Dinas

  1. Kepala Dinas  mempunyai   tugas  pokok memimpin,   mengatur,    merumuskan, membina, mengawasi, mengendalikan, mengkoordinasikan   dan mempertanggung-jawabkan pelaksanaan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan kewenangannya.
  2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
    • perumusan kebijakan teknis lingkup komunikasi dan informatika;
    • penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup pos komunikasi dan informatika;
    • pengawasan, pengendalian, pembinaan pelaksanaan tugas lingkup pos dan telekomunikasi, telematika, desiminasi imformasi serta hubungan masyarakat;
    • monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
    • pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya :
  3. Uraian tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut :
    • merumuskan dan menetapkan program dan kegiatan dinas komunikasi dan informatika berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    • menyelenggarakan pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan sesuai dengan kewenangannya;
    • menyelenggarakan pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen sesuai dengan kewenangannya;
    • menyelenggarakan penertiban jasa titipan untuk kantor agen sesuai dengan kewenangannya;
    • menyelengggarakan pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kota sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio sesuai dengan kewenangannya;
    • menyelenggarakan pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup local wireline (end to end) cakupan kota sesuai dengan kewenangannya;
    • menyelenggarakan pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi sesuai dengan kewenangannya;
    • menyelenggarakan pemberian izin terhadap instalatur kabel rumah/gedung (IKR/G) sesuai dengan kewenangannya;
    • menyelenggarakan pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi cakupan kota, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya;
    • menyelenggarakan pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator sesuai dengan kewenangannya;
    • menyelenggarakan penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi sesuai dengan kewenangannya;
    • menyelenggarakan pemberian izin mendirikan bangungan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi sesuai dengan kewenangannya;
    • menyelenggarakan pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kebel telekomunikasi dalam satu kota sesuai dengan kewenangannya;
    • menyelenggarakan pemberian izin Hinder Ordonantie (Ordonansi Gangguan) sesuai dengan kewenangannya;
    • menyelenggarakan pemberian izin instalasi penangkal petir sesuai dengan kewenangannya;
    • menyelenggarakan pemberian izin instalasi genset sesuai dengan kewenangannya;
    • menyelenggarakan pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi;
    • menyelenggarakan pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi sesuai dengan kewenangannya;
    • menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaran pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah;
    • menyelenggarakan pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio sesuai dengan kewenangannya;
    • menyelenggarakan pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi sesuai dengan kewenangannya;
    • menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala kota;
    • menyelenggarakan diseminasi informasi nasional;
    • menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala kota;
    • menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan UPT;
    • merumuskan telaahan staf sebagai bahan rumusan kebijakan dibidang komunikasi dan informatika;
    • melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
    • monitoring laporan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika sebagai bahan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
    • melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya