Bidang Pos dan Telematika

  1. Bidang Pos dan Telekomunikasi dipimpin oleh Kepala Bidang.
  2. Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Dinas lingkup pos dan telekomunikasi.
  3. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi mempunyai fungsi :
    • perencanaan dan penyusunan program lingkup pengendalian dan telekomunikasi serta pemberdayaan pos dan telekomunikasi;
    • penyusunan petunjuk teknis lingkup pengendalian dan telekomunikasi serta pemberdayaan pos dan telekomunikasi;
    • pelaksanaan lingkup pengendalian dan telekomunikasi serta pemberdayaan pos dan telekomunikasi; dan
    • monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengendalian dan telekomunikasi serta pemberdayaan pos dan telekomunikasi.
  4. Uraian tugas Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi adalah sebagai berikut :
    • menyusun rencana dan program bidang pos dan telekomunikasi berdasarkan kebijakan dan arahan dari kepala dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    • mengkaji bahan kebijakan teknis di bidang pedoman pelaksanaan program pengendalian pos dan telekomunikasi, pemberdayaan pos dan telekomunikasi sebagai bahan rumusan kebijakan;
    • monitoring pelaksanaan kebijakan pos dan telekomunikasi sesuai dengan rencana program untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan;
    • melaksanakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan pemberian rekomendasi untuk pendirian jasa titipan baik untuk kantor pusat maupun kantor agen; Melaksanakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kota sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;
    • melaksanakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup local wireline (end to end) cakupan kota;
    • melaksanakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi;
    • melaksanakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan pemberian ijin terhadap instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G);
    • melaksanakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan Pengawasan/penngendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kota, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya;
    • melaksanakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator;
    • melaksanakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi;
    • melaksanakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi;
    • melaksanakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan pemberian Izin Galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu kota;
    • melaksanakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan pemberian Izin Hinder Ordonantie (ordonansi gangguan);
    • melaksanakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan pemberian Izin Instalasi Penangkal Petir;
    • melaksanakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan pemberian Izin Instalasi Genset;
    • mengkaji telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan pos dan telekomunikasi ;
    • melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat; dan
    • melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
  5. Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi membawahkan :
    • Seksi Pos dan Telekomunikasi.
    • Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Informatika.
    • Seksi Pengembangan E-Goverment.

Seksi Pengendalian Pos dan Telekomunikasi

  1. Seksi Pos dan Telekomunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
  2. Kepala Seksi Pos dan Telekomunikasi memmpunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi lingkup pos dan telekomunikasi.
  3. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyai fungsi :
    • pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengendalian pos dan telekomunikasi;
    • penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pengendalian pos dan telekomunikasi;
    • pelaksanaan lingkup pengendalian pos dan telekomunikasi yang meliputi pendataan agen pengiriman paket dan wartel, pembinaan teknis penyelenggaraan pos dan telekomunikasi;
    • pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pos dan telekomunikasi;
    • evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengendalian pos dan telekomunikasi.
    • pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pemberdayaan pos dan telekomunikasi;
    • penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pemberdayaan pos dan telekomunikasi;
    • pelaksanaan lingkup pemberdayaan pos dan telekomunikasi yang meliputi fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan pos dan telekomunikasi penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pos dan telekomunikasi sebagai media informasi; dan
    • evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pemberdayaan pos dan telekomunikasi.
  4. Uraian tugas Kepala Seksi Pos dan Telekomunikasi adalah sebagai berikut :
    • menyusun rencana teknis operasional dan program kerja di bidang pengendalian pos dan telekomunikasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    • melaksanakan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
    • melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kota, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya;
    • melaksanakan Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi;
    • melaksanakan pendataan sarana dan prasarana pos dan telekomunikasi;
    • melaksanakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan pemberian rekomendasi untuk pendirian jasa titipan baik untuk kantor pusat maupun kantor agen;
    • melaksanakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kota sepanjang tidak menggunakan spectrum frekuensi radio;
    • melaksanakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup local wireline (end to end) cakupan kota;
    • melaksanakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi;
    • melaksanakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan Pemberian ijin terhadap instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G);
    • melaksanakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan Pengawasan/ pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kota, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya;
    • melaksanakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator;
    • melaksanakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi;
    • melaksanakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan pemberian Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMB) Telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi;
    • melaksanakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan pemberian Izin Galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu kota;
    • melaksanakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan pemberian Izin Hinder Ordonantie (Ordonansi Gangguan);
    • melaksanakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan pemberian Izin Instalasi Penangkal Petir;
    • melaksanakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan pemberian Izin Instalasi Genset;
    • menyiapkan dan menyusun bahan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pos dan telekomunikasi;
    • menyusun dan menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan lingkup pengendalian pos dan telekomunikasi;
    • menyiapkan bahan telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum di bidang seksi pengendalian pos dan telekomunikasi oleh pimpinan;
    • melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
    • melaksakan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program seksi pengendalian Pos dan Telekomunikasi sebagai bahan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
    • melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
    • menyusun rencana teknis operasional dan program kerja di bidang pemberdayaan pos dan telekomunikasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    • melaksanakan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
    • melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi
    • melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan pos dan telekomunikasi;
    • melaksanakan penyediaan dan pamanfaatan sarana dan prasarana pos dan telekomunikasi sebagai media informasi;
    • menyusun rencana dan memfasilitasi pembinaan dan pemberdayaan pos dan telekomunikasi dengan penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pos dan telekomunikasi sebagai media informasi;
    • menyiapkan dan menyusun bahan pengawasan dan pemberdayaan pos dan telekomunikasi;
    • menyusun dan menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan lingkup pemberdayaan pos dan telekomunikasi;
    • menyiapkan bahan telaah staf sebagai bahan kajian dan kebijakan umum di bidang seksi pemberdayaan pos dan telekomunikasi oleh pimpinan;
    • melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
    • melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program seksi pemberdayaan pos dan telekomunikasi sebagai bahan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
    • melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Informatika

  1. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
  2. Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi lingkup Pemberdayaan dan Pengembangan Informatika.
  3. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Informatika mempunyai fungsi :
    • pengumpulan dan penganalisaan data lingkup sarana dan prasarana telematika;
    • penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup sarana dan prasarana telematika;
    • pelaksanaan lingkup sarana dan prasarana telematika yang meliputi pengumpulan dan penganalisaan data dan penyusunan rencana teknis pengembangan sistem teknologi informasi serta rekomendasi mutu sistem informasi, perangkat lunak, perangkat keras dan sistem jaringan interkoneksi data serta penyusunan database, penyusunan Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Detail pengembangan teknologi informasi daerah serta pengkajian dan kerjasama teknik lingkup teknologi informasi; dan
    • evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup sarana dan prasarana telematika.
  4. Uraian tugas Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Informatika adalah sebagai berikut :
    • menyusun rencana teknis operasional dan program kerja di bidang Sarana dan Prasarana Telematika sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    • menyusun, merencanakan dan mengembangkan Teknologi Informasi;
    • melaksanakan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
    • memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana dan program sebagai bahan untuk penyempurnaan hasil kerja dan sebagai bahan penilaian kinerja bawahan;
    • memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijakan sarana dan prasarana telematika;
    • menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sarana dan prasarana telematika;
    • meyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan sarana dan prasarana telematika;
    • menyiapkan data untuk bahan kajian pembangunan sarana dan prasarana telematika;
    • mengidentifikasi dan memfasilitasai pembinaan sarana dan prasarana telematika dengan penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana telematika sebagai media informasi;

Seksi Pengembangan E-Goverment

  1. Seksi Pengembangan E-Goverment dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
  2. Kepala Seksi Pengembangan E-Goverment mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi lingkup Pengembangan E-Goverment
  3. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengembangan E-Goverment mempunyai fungsi :
    • pengumpulan dan penganalisaan data lingkup e-goverment dan pemberdayaan telematika;
    • penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup e-goverment dan pemberdayaan telematika;
    • pelaksanaan lingkup e-goverment yang meliputi pengumpulan dan penganalisaan data dan penyusunan rencana teknis pembangunan sistem teknologi informasi serta perangkat lunak, perangkat keras dan sistem jaringan interkoneksi data, pengelolaan infrstruktur jaringan (internet dan intranet), pengelolaan website Kabupaten Rejang Lebong;
    • pelaporan pelaksanaan lingkup e-goverment.
  4. Uraian tugas Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Informatika adalah sebagai berikut :
    • menyusun rencana teknis operasional dan program kerja di bidang e-government sebagia pedoman pelaksanaan tugas;
    • melaksanakan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
    • memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana dan program sebagai bahan untuk penyempurnaan hasil kerja dan sebagai bahan penilaian kinerja bawahan;
    • memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijakan e-government;
    • menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan e-government;
    • menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi dan pemberdayaan telematika;
    • melaksanankan pengembangan dan pembangunan teknologi informasi;
    • menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan e-government;
    • menyusun dan memfasilitasi pembinaan e-government sebagai media informasi;
    • melaksanakan pemberian izin galian untuk penggelaran kabel telekomunikasi, izin prdonasi gangguan, izin instalasi penangkal petir dan genset;
    • menyiapkan dan menyusun bahan pembinaan e-government;
    • menyusun dan menyiapkan bahan evaluasi dan laporan kepaksanaan lingkup e-government;
    • menyiapkan bahan telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum di bidang seksi e-government oleh pimpinan;
    • melaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Seksi e-Government sebagai bahan pertanggungjawaban kepada pimpinan;
    • melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat; dan
    • melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.